JAKARTA-Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melakukan kolaborasi dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) mendorong riset obat nasional. Kolaborasi ini dituangkan dalam nota kesepahaman (MoU) untuk memperkuat inovasi dan kemandirian farmasi Indonesia.
Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan, kerja sama ini sejalan pembangunan nasional. BPOM, lanjut dia, ingin berkontribusi ekonomi presiden Prabowo yang menargetkan pertumbuhan 8% melalui regulasi, pengawasan, dan riset.
“BPOM otoritas vital dalam mereformasi regulasi. Hal ini demi mencapai pertumbuhan ekonomi, keamanan, mutu, khasiat, serta melindungi masyarakat dari bahaya obat makanan,” kata Taruna dalam acara HUT ke-25 BPOM di Jakarta, kemarin.
Taruna mencanangkan konsep Academia Business Government untuk mengawal riset sejak hulu. “BPOM mengawal riset penting dari awal hingga pemanfaatan,” katanya.
Peran BPOM diperluas melampaui sertifikasi keamanan obat dan makanan. Lembaga ini ingin menjadi mitra pengembangan sains kesehatan.
Sementara itu, Mendiktisaintek Brian Yuliarto menyambut baik kerja sama tersebut. Ia berharap, kolaborasi ini dapat menjadi lokomotif pembangunan industri obat-obatan di Indonesia.
“Kami dari Kemendiktisaintek bersama dengan BPOM siap untuk mengerahkan para peneliti, profesor-profesor, guru besar untuk melakukan riset. Anggaran riset pun kami siap untuk berikan,” kata Brian.
Kemendiktisaintek melihat kolaborasi mempercepat lahirnya produsen obat inovatif. Targetnya Indonesia beralih dari konsumen menjadi produsen.
“Kita akan melihat bagaimana bangsa kita bisa memiliki produk-produk unggulan. Menggantikan produk-produk impor,” ujarnya.
Menurutnya, BPOM telah memiliki peralatan pengujian yang canggih untuk mendukung pengembangan inovasi. Kondisi tersebut dinilai mampu meningkatkan keterlibatan kalangan akademisi dalam riset kesehatan dan farmasi.
Dia juga mengajak pelaku industri berperan aktif dalam pengembangan produk obat dalam negeri. Dari kolaborasi tersebut diharapkan lahir produk unggulan nasional yang mampu menggantikan produk impor. (*)
