Penulis: Rudy Gani / Wasekjen MN KAHMI
Pemilu Presiden 2024 silam saya tidak memilih Prabowo. Bagi saya, satu suara untuk memilih Prabowo-Gibran tidak akan berpengaruh. Karena saat itu saya memprediksi pasangan ini yang akan menang.
Jujur saja, saya memilih pasangan Ganjar-Mahfud. Saya tentu saja bangga memilih Ganjar-Mahfud. Meskipun pada akhirnya Ganjar-Mahfud kalah. Saya tidak berkecil hati. Karena, saya sendiri sudah tahu bahwa pasangan ini akan “telap” juga. Dan Ketika Prabowo-Gibran menang. Sebagai rakyat Indonesia saya harus mendukung Presiden pilihan rakyat ini.
Sayangnya, meski pemilu presiden sudah berlalu. Hingga kini kita masih ragu. Apakah pertarungan itu benar-benar telah usai? Sebab sudah hampir 3 tahun Prabowo berkuasa. Nyatanya masih banyak pihak yang belum “move on” pilpres lalu. Indikasinya begitu melimpah.
Pertama, kasus Gibran. Kita masih ingat bagaimana diawal Prabowo berkuasa. Sebagian elit mempertanyakan keputusan MK terkait sah atau tidaknya Gibran.
Bagi kelompok ini posisi Gibran sebagai wapres tidak konstitusional. Alasannya karena keputusan MK yang saat itu diketuai Pamannya, dianggap cacat prosedural.
Kedua, program MBG. Sebagian elit dan masyarakat sampai detik ini mengkritisi program ini. Mereka menilai bahwa program ini “buang-buang anggaran” karena banyak masalah. Selain anggaran yang jumbo. Kasus keracunan dan tidak “higienis” nya dapur menjadi sasaran kritik kelompok ini.
Belum lagi kepemilikan dapur yang hanya dikuasai kelompok tertentu. Bahkan terakhir, KPK menemukan adanya “dugaan” korupsi di BGN. Temuan ini tentunya menambah amunisi dan daftar panjang “bobroknya” institusi yang baru seumur jagung berjalan.
Ketiga, koperasi merah putih. Pembangunan massif koperasi di desa-desa juga turut menjadi narasi kritik kelompok ini. Mereka menuding bahwa koperasi desa sama seperti BGN. Tidak bermanfaat. Hanya menjadi “bancakan” TNI dan kelompok penguasa.
Bahkan, di media sosial sering dimunculkan pembangunan koperasi merah putih yang tempatnya di depan sawah hingga penempatan produk yang “ngasal” dibandingkan minimarket yang selama ini ada.
Keempat, kebijakan Prabowo yang saat ini ramai dan makin “gong” yaitu kebijakan ekspor satu pintu. Berbagai narasi dimunculkan. Salah satunya dengan mengadu domba petinggi Danantara.
Di beberapa media diberitakan jika Rosan Roeslani, selaku CEO Danantara tidak dilibatkan dalam perumusan Danantara sumberdaya Indonesia, sebagai BUMN yang ditunjuk untuk mengurusi ekspor. Tidak cukup disitu. Mereka membuat narasi seolah-olah kebijakan ini akan membuat negara Indonesia merugi, ditinggal investor, tidak disukai negara eksportir dan berbagai narasi karena kebijakan ekspor satu pintu tersebut. Mereka memainkan isu ini dimedia. Menghadirkan pakar yang dibayar untuk “mencela” kebijakan itu.
Lalu, pertanyaanya. Kenapa kelompok “gelap” ini begitu “membenci” pemerintahan Prabowo-Gibran? Apa semata-mata karena kalah Pilpres—seperti saya misalnya, atau kebijakan ini menganggu “perut” mereka? Siapa yang paling diuntungkan dengan kebijakan ini, dan siapa pihak yang dirugikan dengan keempat kebijakan ini? Dari empat kebijakan itu. Hanya dua yang akan kita bahas di kesempatan ini.
Setelah kasus ijazah Jokowi. Pihak-pihak ini terus memainkan kasus Gibran. Targetnya tentu saja bukan Gibran. Melainkan “delegitimasi” pasangan Prabowo-Gibran yang secara sah dipilih oleh 96 juta rakyat Indonesia.
Mereka ingin memframing jika pasangan ini tidak sah. Maka, pemilu dikatakan curang. Termasuk keputusan MK yang sarat ketidakadilan.
Tentu saja mereka tahu isu ini lemah. Untuk menjatuhkan pemerintahan amat susah dengan isu ini. Target mereka bukan itu. Mereka hanya ingin menanamkan memori ini kepada rakyat. Kalau memang dari awalnya pasangan ini cacat secara hukum. Inilah target mereka.
Kedua, program MBG. Saat ini mereka membangun narasi yang begitu menyesatkan terkait program ini.
Meskipun sudah berulang-ulang diakui program ini memiliki kekurangan seperti yang dikatakan Presiden. Hanya saja, dari narasi-narasi yang dibuat, seolah-olah MBG ini tidak bermanfaat buat rakyat yang nyatanya tidak sesuai fakta.
Mengapa bisa dikatakan demikian?
Pertama, tidak ada satu presiden yang bisa menciptakan lapangan kerja begitu cepat seperti Prabowo. Dari data BGN, per Mei 2026 jumlah pekerja aktif di seluruh SPPG sebesar 1,3 juta. Artinya ada 1 juta lebih lapangan kerja yang terserap begitu cepat. Dan ini bisa dicek kebenarannya.
BGN sendiri lahir di akhir periode Jokowi 2024 silam. Pada tahun 2026 jumlah relawan atau pekerjanya sudah mencapai satu juta lebih. Di era SBY dan Jokowi ini belum pernah terjadi. Lapangan kerja terserap begitu cepatnya hanya waktu dua tahun.
Selain itu. Ada fakta menarik efek langsung hadirnya SPPG pada sebuah kampung di Kabupaten Tangerang.
Sebut saja namanya Aidil, sapaan akrabnya. Sebelum ada SPPG sehari-hari ia menjalani kerja serabutan. Jika ada proyek bangunan ia kerjakan. Jika ada yang minta tolong disopiri, ia sikat. Apapun pekerjaan itu selama menghasilkan ia lakukan. Pendapatannya pun jangan ditanya. Sama dengan kerjaanya. Tidak menentu.
Singkat cerita. Desember 2025 lalu nasibnya berubah. Ia mendengar kabar bahwa di desa nya akan dibangun Dapur MBG. Ia bersegara mencari informasi. Setelah tanya sana sini, ia pun berhasil mengontak rekannya yang kebetulan menjadi calon Asisten Lapangan.
Dengan gesit ia mengumpulkan berkas-berkas yang dibutuhkan. Lalu selang beberapa waktu kemudian, Ia mendapat kabar baik. Ia diminta hadir dalam rangka wawancara oleh Yayasan dan Kepala SPPG di akhir November silam.
Akhirnya nasib baik ia dapatkan. Di bulan Desember setahun lalu, ia resmi menjadi relawan dapur. Gajinya perhari 100 ribuan. Tugasnya di bagian cuci ompreng. Saat ditanya setelah bekerja lebih dari 6 bulan di dapur. Hanya ucapan syukur yang bisa ia katakan, “Alhamdulillah, berkat dapur MBG, ekonomi keluarga saya sangat terbantu,” katanya.
Cerita ini bukanlah fiktif. Sejak adanya dapur MBG mereka yang tadinya “nganggur” kini bisa bekerja. Hanya bermodal ijazah sekolah terakhir, tanpa embel-embel lain mereka bisa bekerja di dapur-dapur yang tersedia. Begitu juga mereka yang tadinya kerja di pabrik. Berbondong-bondong ingin kerja di dapur MBG. Apapun posisinya.
Mulai dari tukang cuci ompreng, driver hingga menjadi supplier bahan baku ke dapur-dapur. Dengan adanya dapur MBG ekonomi desa bergerak. Perputaran ekonomi petani dan peternak, seperti sayur, buah dan ayam sangat “luar biasa”. Dari penelusuran penulis juga ditemukan fakta menarik.
Masih di kampung yang sama. Ada salah seorang peternak yang jadi supplier untuk dapur. Dirinya sangat bersyukur dengan adanya program MBG. Ia yang tadinya hanya memperkerjakan beberapa orang. Kini sejak menerima orderan dapur MBG, mau tidak mau ia harus menambah pekerjanya.
Disisi lain. Ia menceritakan optimismenya dengan usahanya yang mendapat untung dan keberkahan dari dapur MBG. Salah satu dampak yang dirasakan peternak tentu saja keuntungan.
Sebagai simulasi ia ceritakan begini. Saat ini harga ayam Rp 30ribu s/d Rp 35Ribu tergantung jenis dan ukuran. Menurut pengakuannya, jika harga ayam per kg diangka rata-rata Rp 35 ribu. Kebutuhan ayam untuk 1 dapur tidak hanya 10 atau 20kg tetapi lebih dari 200kg.
Selama ini ia menjadi supplier untuk 1 dapur di wilayahnya, maka Rp35.000x 200kg (anggap rata-rata kebutuhan 1 dapur = 200kg) maka per hari transaksi yang dilakukan oleh supplier ayam ini sebesar Rp 7.000.000.
Pendapatan ini memang masih kotor, ungkapnya. Karena belum dikurangi gaji karyawan, pakan ternak, transportasi dan biaya lainnya. Anggap saja untung bersihnya diangka Rp 2.000.000 per hari. Maka Rp 2.000.000 x 10 hari order yang dia terima/bulan = Rp20.000.000 per bulan.
Dengan 10 hari saja ia mensupplay bahan baku ayam untuk 1 dapur ia sudah mendapat keuntungan bersih sebesar itu. Bagaimana jika ia mensupplay bahan baku ayam lebih dari 10 dapur. Tentu saja keuntungannya akan berlipat-lipat.
Perputaran bisnis dari peternak ayam ini adalah dampak dari hadirnya SPPG di wilayah masing-masing. Maka, Ketika ada narasi yang menyudutkan program ini, disitulah kita perlu bertanya. Apa motivasinya? Jangan-jangan pihak ini Ingin punya dapur tapi tidak punya modal, atau ingin menjadi pemilik dapur yang cuma pingin untung tanpa memikirkan kualitas dapurnya? Atau ada “pesanan” dari pihak tertentu untuk “menghajar” program ini?
Beragam pertanyaan itu tentu saja kita serahkan pada waktu. Tugas kita hanyalah mengikuti berita MBG dengan kesadaran dan kecerdasan.
Dengan MBG, wong cilik, baik sebagai pengusaha, peternak atau relawan dapur nyatanya ikut kecipratan. Uang kemudian berputar di tangan mereka secara langsung seperti kisah diatas. Artinya, APBN yang notabenenya uang rakyat. Kembali kepada rakyat dan berputar di tangan rakyat. Sesuatu yang belum ada sebelum Prabowo berkuasa.
Karena itu, pantaslah jika Prabowo disebut presidennya wong cilik karena kebijakannya sangat dirasakan kelompok ini. Dengan catatan, tentu saja bagi mereka yang mengerti.
